Advertisement

Makalah Manusia Sebagai Insan Politik (Zoon Politicon)

Makalah Manusia Sebagai Insan Politik (Zoon Politicon) - Hallo sahabat Kumpulan Makalah Lengkap, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Makalah Manusia Sebagai Insan Politik (Zoon Politicon), kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Contoh Makalah, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Makalah Manusia Sebagai Insan Politik (Zoon Politicon)
link : Makalah Manusia Sebagai Insan Politik (Zoon Politicon)

Makalah Manusia Sebagai Insan Politik (Zoon Politicon)

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Manusia sebagai insan politik (zoon politicon) memiliki kemampuan untuk hidup berkelompok dengan manusia yang lain, untuk mempertahankan dan mengembangkan komunitasnya manusia memiliki nilai-nilai yang dapat disepakati dalam kehidupan berkelompok. Jika suatu masyarakat terjadi suatu interaksi antara dua orang atau lebih, maka mereka sebenarnya telah terlibat dalam suatu hubungan politik. Apakah hubungan kelompok masyarakat ini dapat pula disebut dengan masyarakat politik.

Dan biasanya politik selalu didasari dengan demokrasi.

B.     Batasan Masalah

Dalam pembahasan ini, saya membuat batasan masalah, yang terdiri dari :

a.       Mengapa manusia disebut sebagai insan politik.

b.      Penerapan demokrasi dalam masyarakat madani.

C.     Tujuan Penulisan

Pada makalah ini saya mempunyai beberapa tujuan penulisan, yaitu :

1.      Secara umum tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

a.       Bagaimana politik di Indonesia.

b.      Bagaimana penerapan demokrasi di Indonesia.

D.    Guna Penulisan

Sesuai dengan masalah serta tujuan penulisan makalah ini, maka diharapkan dapat memberi manfaat terhadap hal-hal berikut :

1.      Agar lebih memahami apa itu politik.

2.      Bagaimana demokrasi ditrapkan dalam kehidupan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Macam – Macam Politik

Dewasa ini, istilah perkataan politik telah memiliki arti tertentu. Dalam pandangan ahli yang menekankan pada pendekatan proses. Politik diartikan sebagai proses dalam menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki pihak-pihak yang berkepentingan.

Berikut adalah macam-macam politik :

1. Politik Dalam Arti Kepentingan Umum

Artinya, urusan politik adalah senantiasa berhubungan dengan kepentingan umum. Itulah sebabnya, politik selalu berhubungan dengan negara dan pemerintahan.

2. Politik Sebagai Kebijakan (Policy)

Sebagaimana dikemukakan oleh Carl J. Friedrich, Kebijakan diartikan sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu.

B.     Jenis – Jenis Perilaku Politik

Mengidentifikasi dan mengklasifikasi perilaku politik seseorang pada dasarnya sangat sulit, karena perilaku politik seseorang belum tentu merupakan manifestasi dari sikap politiknya. Pengklasifikasian perilaku politik bisa dilakukan berdasarkan perilaku politik yang ditampilkannya secara nyata.

Berikut ini adalah jenis-jenis perilaku politik

1.      Radikal

Perilaku politik dikategorikan radikal apabila perilaku politik yang diwujudkan selalu menginginkan adanya perubahan yang sifatnya mendasar, sampai pada hal yang prinsipil. Sikap politik radikal merupakan sikap keras yang berusaha menuntut adanya perubahan (Pemerintahan, UU, UUD) dalam negara.

2.      Liberal

Perilaku politik dikategorikan liberal apabila perilaku politik yang diwujudkan bersifat bebas, sesuai dengan akal sehat, serta hukum yang berlaku. Kebebasan ini dimaknai dalam koridor hukum, dengan mengakui hak individu sebagai insan yang bebas.

3.      Moderat

Perilaku politik dikategorikan moderat apabila perilaku politik yang diwujudkan bersifat selalu menghindarkan diri dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, cenderung kearah dimensi atau jalan tengah, dan ia mau mempertimbangkan pandangan orang lain.

4.      Status Quo

Status politik dikategorikan status quo apabila perilaku politik yang diwujudkan individu bersifat menginginkan, tidak adanya perubahan dalam kehidupan politik di negaranya. Mereka ingin suasana yang tetap, melestarikan sikap yang telah ada.

Contoh sikap politik status quo adalah orang tuanya anggota PPP atau PAN, anaknya juga ikut sebagai anggota partai tersebut.

5.      Reaksioner

Perilaku politik dikategorikan reaksioner, apabila perilaku politik yang diwujudkan bersifat menentang kemajuan / pembaharuan, biasanya dilakukan dengan proses keras, pemogokan massal, tindak kekerasan.

Contohnya, demo kenaikan BBM, dan lain-lain.

 

6.      Konservatif

Perilaku politik di kategorikan konservatif apabila perilaku politik yang diwujudkan berusaha melestarikan apa yang ada, jadi terkesan kuno dan kolot, tidak banyak perubahan.

Misalnya : Kampanye di stadion, serta mendengarkan ceramah, ketika ada yang berbicara.

C.     Macam – Macam Demokrasi

Demokrasi merupakan istilah politik, secara harfiah berarti pemerintah rakyat, asas dari rakyat dan untuk rakyat tidaklah sederhana yang terucap.

Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu situasi demokratis dalam masyarakat, ditandai oleh tujuh buah variabel yang sekaligus merupakan indikator kondisi tersebut.

1. Kekuasaan

Bahwa pemerintahan yang demokratis sangat erat kaitannya dengan bagaimana alokasi kekuasaan dibuat atau bagaimana alokasi kekuasaan dibuat.

2. Keadilan

Kadilan adalah perlakuan yang sama di depan hukum, keadilan diupayakan melalui jalur hukum.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan berarti adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.

4. Peradaban

Peradaban meliputi pendidikan, adanya tempat kreativitas, adanya kebebasan dalam menciptakan karya intelektual.

5. Afeksi

Afeksi adalah hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat di parlemen. Sejauh mana wakil rakyat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

6. Keamanan

Keamanan berarti adanya jaminan keamanan untuk seluruh warga negara dalam hidup berusaha, berpendapat dan bermasyarakat.

D.    Prinsip – Prinsip Demokrasi

Ada 11 prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk memahami bagaimana perkembangan demokrasi, yaitu secara :

1.      Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi

Konstitusi adalah suatu produk hukum, undang-undang, dokumen organik dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda sekaligus sebagai acuan / batasan kewenangan pemerintah.

2.      Pemilu Yang Demokratis

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis, apabila para pejabat yang memimpin pemerintahan dipilih secara bebas oleh warga negara dengan cara terbuka dan jujur untuk semuanya.

3.      Pemerintahan Lokal (Desentralisasi Kekuasaan)

Keberadaan pemerintah lokal yang dipilih oleh rakyat, menyebabkan mereka bisa berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan, mereka bisa menyampaikan usulan program dan kebijakan secara langsung kepada pemerintah. Serta mengawasi tindak tanduk pejabat yang mereka pilih.

4.      Pembuatan Undang Undang

Proses pembuatan undang-undang dalam masyarakat demokratis dimulai dari level yang paling bawah dalam masyarakat, kemudian bergerak ke atas sebelum ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat.

5.      Sistem Peradilan Yang Independen

A. Hamilton pernah mengatakan, “Pengadilan tanpa kekuatan pedang dan dana akan menjadi cabang pemerintahan yang paling tidak berbahaya.

Luas dan besarnya kewenangan dari pengadilan mengharuskan ia menjadi independen dan bebas dari pengaruh politik

6.      Kekuasaan Lembaga Kepresidenan

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang tertinggi harus memiliki kekuasaan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya, tetapi disisi lain harus dapat dibatasi kesewenangannya untuk mencegah terjadinya kediktatoran. Keleluasaan dan keterbatasan kekuasaan ini diatur dalam ketentuan hukum dasar.

7.      Media yang bebas

Media merupakan wahana bagi rakyat untuk menyampaikan krtik, ide dan gagasan kepada pemerintah. Media (Pers) merupakan lembaga yang berperan sebagai kontrol atas jalannya pemerintah.

8.      Kelompok – Kelompok Kepentingan

Kelompok-kelompok kepentingan merupakan wadah yang dibentuk masyarakat untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, ide, gagasan dan kritik yang perlu disampaikan kepada masyarakat.

9.      Hak Masyarakat Untuk Tahu (Transparan)

Dalam demokrasi, pemerintah seharusnya bersikap terbuka artinya memberi tahu (publikasi) kepada masyarakat.

10.  Melindungi Hak – Hak Minoritas

Kelompok minoritas hendaknya tetap mendapat perlakuan hak dan kewajiban, serta penghormatan yang sama (setara) dengan yang lainnya, termasuk diantaranya dalam berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan perlindungan hukum atas perbuatan yang semena-mena.

11.  Kontrol Sipil Atas Militer

Dalam demokrasi, militer bukan hanya harus berada dibawah kontrol kewenangan sipil sepenuhnya, tetapi ia juga harus memiliki budaya yang menegaskan bahwa peran militer adalah sebagai abdi negara bukan sebagai penguasa.

BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Sebagai manusia yang dikategorikan zoon politicon kita harus memiliki sifat politik yang tegas yang didasarkan pada nilai-nilai universal akan kebenaran dan keadilan. Partisipasi partai politik dari setiap kelompok masyarakat harus dimaknai sebagai suatu aktivitas yang memperbaiki kebijakan pemerintah. Dalam konteks dekade sekarang ini, partisipasi harus dimaknai dengan penuh kesadaran.

Dan dalam demokrasi sumber utama dari semua kewenangan / kekuasaan adalah berasal dari rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Drs. Rachmadi, Nur Wahyu. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Yudistira.

Drs. Widjaja. A. W (1984). Perkuliahan Pancasila. Jakarta

Demikianlah Artikel Makalah Manusia Sebagai Insan Politik (Zoon Politicon)

Sekianlah artikel Makalah Manusia Sebagai Insan Politik (Zoon Politicon) kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Makalah Manusia Sebagai Insan Politik (Zoon Politicon) dengan alamat link http://kumpulanmakalahlengakap.blogspot.com/2014/05/makalah-manusia-sebagai-insan-politik.html

Makalah Manusia Sebagai Insan Politik (Zoon Politicon)